admin_berita
Jakarta – Tingkat polusi udara di wilayah Jabodetabek semakin mengkhawatirkan. Konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 di kawasan ini secara konsisten melampaui ambang batas baku mutu udara nasional—bahkan mencapai tujuh kali lipat dari ambang batas yang direkomendasikan oleh WHO.
Menanggapi hal tersebut, Clean Air Asia menggelar seminar nasional bertajuk “Scaling Up Solutions for Clean Air with Data, Policy and Financing” pada Selasa (22/7) di Pullman Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi lingkungan, jurnalis, hingga mitra pembangunan nasional dan internasional.
Dalam pembukaan acara, Dr. Bindu Lohani, Ketua Board of Trustees Clean Air Asia, menegaskan bahwa polusi udara bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga krisis kesehatan publik dan ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi kawasan urban.
“Wilayah urban sangat penting. Kota-kota terus tumbuh dan berkembang, dan GDP terbesar berasal dari wilayah perkotaan. Namun, polusi udara menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutannya,” ujar Dr. Bindu.
Ia juga menekankan bahwa Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi kota percontohan dalam transformasi menuju kota sehat dan berkelanjutan di Asia Tenggara—dengan catatan ada keberanian mengambil kebijakan berbasis data dan kolaborasi multisektor.
Senada dengan itu, Rasio Ridho Sani, mewakili Menteri Lingkungan Hidup sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, juga hadir memberikan sambutannya dengan menyampaikan bahwa peluang Jakarta menjadi model transformasi tersebut dapat hadir jika inovasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta terus dilakukan.
“Pada tahun 2002, kita memulai car free day sebagai bentuk kebijakan pengendalian polusi. Kini, program itu telah direplikasi di berbagai kota. Kami berharap workshop ini menghasilkan kolaborasi produktif untuk merumuskan kebijakan yang lebih berdampak ke depan,” ujar Rasio.
Salah satu momen penting dalam seminar ini adalah presentasi riset yang tengah dilakukan Clean Air Asia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ririn Radiawati Kusuma, Direktur Clean Air Asia Indonesia, menyampaikan bahwa riset tersebut memetakan sumber dan sebaran emisi di Jabodetabek serta kawasan penyangganya.
“Studi ini dirancang agar bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan, bukan hanya untuk Jabodetabek, tapi juga kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa,” kata Ririn.
Dalam dua diskusi panel yang menyusul, topik yang dibahas mencakup pentingnya membangun kesadaran publik serta mekanisme pembiayaan untuk mewujudkan udara bersih. Diskusi dipandu oleh dua tokoh nasional: Bambang Susantono (Kepala Otorita IKN 2022–2024) dan Noni Purnomo (Presiden Komisaris Blue Bird Group), yang keduanya merupakan anggota Board of Trustees Clean Air Asia.
Diskusi pertama menyoroti pentingnya membangun kesadaran publik terhadap krisis polusi udara. Dalam sesi ini, para panelis menekankan perlunya peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menyukseskan implementasi roadmap kebijakan dan menyampaikan pentingnya udara bersih kepada masyarakat luas.
Diskusi kedua membahas skema pembiayaan udara bersih, yang kini banyak bertumpu pada kolaborasi multi-sektor, termasuk sektor filantropi dan pembiayaan campuran antara pemerintah dan swasta.
Menutup diskusi, Denny Silaban, Koordinator Pokja Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLHK, menyatakan harapannya agar riset dan forum ini melahirkan solusi jangka panjang.
“Penelitian Clean Air Asia bersama KLHK ini bukan sekadar project based, tetapi menjadi model yang bisa direplikasi oleh kota-kota lain di Indonesia dalam perumusan kebijakan lingkungan yang lebih baik,” tutupnya.
