admin_berita
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan buntut kisruh gas LPG 3 Kg. Bahlil melarang pedagang eceran menjual gas LPG 3 kg per 1 Februari. Akibatnya terjadi antrean panjang di sejumlah pangkalan.
Kini pengecer kembali diizinkan berjualan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap Menteri ESDM, Bahlil Lahadia yang dinilai membuat kegaduhan dengan kebijakan penjualan gas LPG 3 Kg.
“Kebijakan Menteri ESDM, Bahlil soal gas LPG 3 kg kemarin tidak solutif dan minim sosialisasi, justru membuat kegaduhan di masyarakat. Presiden Prabowo perlu mengevaluasi Menteri Bahlil atau bila perlu diganti,” desaknya.
Sepanjang tahun 2024, realisasi subsidi yang dikucurkan untuk LPG 3 Kg mencapai Rp 80,2 triliun, termasuk dalam tiga besar komoditas energy yang disubsidi oleh Pemerintah. Sayangnya, sebanyak 80% subisidi tersebut dinikmati oleh rumah tangga kategori mampu.
Menurut Arsandi, jika tujuan kebijakan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan subsidi, seharusnya perketat pengawasan serta sanksi tegas bagi pelaku mark-up dan penimbunan. Ia juga menilai kebijakan Bahlil melarang pedagang eceran justru merugikan masyarakat kecil. Seharusnya ada sosialisasi yang jelas dan penerapan kebijakan pun dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu kepastian kebutuhan gas LPG bersubsidi.
“Masyarakat beli gas LPG subsidi di warung eceran karena jelas mudah dijangkau dan jaraknya dekat. Sedangkan pemerintah memaksa beli di pangkalan resmi yang jumlahnya masih terbatas? Harusnya Pemerintah mememastikan dulu pangkalan dan subpangkalan resmi sudah siap dan merata agar masyarakat mendapatkan gas LPG dengan mudah,” terangnya.
