admin_berita
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyoroti netralitas pemerintah dan penyelenggara dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keterlibatan perangkat negara dalam upaya memenangkan salah satu paslon dalam Pilpres menjadi isu yang ramai dibicarakan baik dikalangan masyarakat umum maupun pemuda dan mahasiswa.
Menyikapi hal tersebut, PP KAMMI mengadakan diskusi publik dengan tema terkait Netralitas Pemerintah dan Penyelenggara Pilpres 2024. Diskusi tersebut turut mengundang para juru bicara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Juru bicara TKN Fanta 02 Arif Rosyid yang diwakili oleh Bambang Pria Kusuma mengatakan bahwa potensi kecurangan dalam pilpres selalu ada dan terjadi, oleh karena itu Bambang berharap agar semua pihak harus memiliki komitmen kebangsaan dan kenegarawanan bersama dalam merawat demokrasi Indonesia.
Disisi lain, Muhammad Iqbal selaku juru bicara Timnas Amin mengatakan pada pilpres kali ini terjadi praktik politik ‘Gentong Babi’ dimana penguasa menggunakan ‘alat’ dan ‘infrastruktur’ negara untuk kepentingan mendongkrak suara paslon tertentu. Menurutnya praktik tersebut merupakan praktik era zaman perbudakan.
Ketua Satgas KAMMI Jaga Demokrasi PP KAMMI Asnawir Nasution secara tegas mengatakan agar pemerintah harus segera melakukan ‘Taubat Demokrasi’. Pemerintah diminta segera kembali ke pada prinsip dasar demokrasi dan spirit reformasi yaitu mengapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi gerak-gerak pemerintah dan penyelenggara dalam pilpres 2024 kali ini.
Presiden Jokowi yang sejak awal mengatakan secara terbuka akan melakukan ‘cawe-cawe’ semakin memperlihatkan keterlibatannya dalam memenangkan salah satu paslon. Simbol memperlihatkan kertas berisi tulisan undang-undang terkait presiden diperbolehkan untuk melakukan kampanye tentu sangat mencederai semangat demokrasi Indonesia
